(SeaPRwire) –

By: Adrian Kingsley

Kebijakan Oman meluncurkan Omanhash sebagai pool penambangan Bitcoin wajib bagi perusahaan berlisensi bukan sekadar regulasi teknis. Ini adalah upaya negara untuk mengonsolidasikan kontrol atas aset digital yang secara filosofis menolak intervensi otoritas. Langkah ini mencerminkan ketegangan abadi antara desentralisasi kripto dan keinginan pemerintah untuk memonopoli sumber daya ekonomi strategis.

Kementerian Transportasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi Oman menetapkan Omanhash sebagai satu-satunya saluran resmi bagi penambang berlisensi. Data dari Salalah Free Zone menunjukkan investasi infrastruktur senilai $700 juta sejak 2022, dengan fokus pada pusat data berskala besar. Namun, kemitraan dengan Frontier Technologies LLC dan Enegix Global—perusahaan yang juga terlibat dalam model serupa di Kazakhstan—mengungkapkan pola standarisasi pengawasan negara atas rantai pasokan kripto. Target 10 EH/s pada fase pertama bukan angka sembarangan. Ini setara dengan 1,5% dari hashrate global Bitcoin, cukup untuk memengaruhi dinamika jaringan tanpa memicu perlawanan terbuka.

Dampak sosial kebijakan ini tersembunyi di balik narasi “pengawasan energi dan pendapatan”. Penambang independen kehilangan fleksibilitas memilih pool dengan biaya terendah atau fitur privasi lebih baik. Transparansi energi yang dijanjikan justru membuka celah bagi negara untuk membatasi operasi berdasarkan prioritas nasional. Model Kazakhstan yang diadopsi Oman sudah terbukti menimbulkan keluhan dari penambang tentang ketergantungan pada infrastruktur tunggal. Risiko sentralisasi ini bertentangan dengan prinsip dasar Bitcoin, namun Oman memilih efisiensi administratif daripada otonomi pengguna.

Kebijakan ini akan menjadi template bagi negara-negara Teluk lainnya yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi kripto tanpa mengorbankan kendali. Namun, regulasi berlebihan berisiko memindahkan aktivitas penambangan ke yurisdiksi yang lebih longgar. Oman perlu menyeimbangkan antara pengawasan dan inovasi. Jika tidak, pool wajib ini justru akan mendorong inovasi ke luar batas negara—sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan.