(SeaPRwire) –

By: Marcus Sinclair
Krisis keamanan NATO semakin memanas sebelum KTT di Ankara. Mundurnya Menteri Pertahanan Inggris John Healey menambah kerumitan yang tidak terduga untuk pemerintah Starmer. Pertentangan anggaran pertahanan sudah menjadi titik panas selama berminggu-minggu.
Healey mengundurkan diri karena pertentangan dengan pemerintah Starmer. Masalah utamanya adalah Rencana Investasi Pertahanan (DIP) yang tertunda. Dia bernegosiasi intens dengan Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves. Pertemuan terakhir membahas skala dan tenggat anggaran pertahanan. Starmer menolak menetapkan tenggat untuk mencapai 3,5% PDB pertahanan pada 2035. Itu adalah janji yang dia buat kepada Trump di KTT NATO tahun lalu. Dia juga tidak mau berkomitmen pada tenggat untuk mencapai 3% PDB. Sebaliknya, Starmer menawarkan kesepakatan 2,68% PDB pada 2030. Angka itu hanya sedikit lebih tinggi dari 2,6% tahun depan. Dalam surat pengunduran diri, Healey menyatakan kendala keuangan akan membuat negara kurang aman.
Dampak pengunduran diri Healey akan menyebar ke seluruh Atlantik. AS semakin menekan sekutu Eropa untuk memenuhi kewajiban pertahanan NATO. Trump sering menyebut anggota NATO sebagai “pengguna fasilitas gratis”. Pada 3 Juni, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan KTT Ankara akan menjadi pertemuan paling penting dalam sejarah NATO. Duta Besar AS ke NATO Matthew Whitaker menyatakan bahwa sekutu harus memenuhi komitmen 5% PDB. Sebuah sumber AS menyatakan bahwa paket anggaran Inggris di bawah 18 miliar pound akan memberikan sinyal negatif kepada Trump. Pemerintah Starmer sudah berjanji untuk meningkatkan anggaran menjadi 3% di parlemen berikutnya. Tapi keterlambatan rencana sudah mengekspos kekurangan strategi mereka. Bandingkan dengan Jerman yang berencana menghabiskan 3,7% PDB pertahanan pada 2030.
Author bio: Marcus Sinclair, Peneliti Senior di lembaga pemikiran geopolitik Eropa, spesialis keamanan Atlantik dan kerja sama NATO.