(SeaPRwire) –   By: Jonathan Barrett

Ini bukan lagi debat regulasi. Ini perampasan aset yang disetujui oleh kedua sayap politik. Intuisinya sederhana: kekayaan AI terlalu besar untuk dikuasai segelintir perusahaan. Kekhawatiran publik tentang penggusuran kerja dan tiga IPO triliunan dolar mendorong politik kekayaan AI berubah drastis.

[Fakta Resmi]: Jumat lalu, Presiden Donald Trump mengusulkan pemerintah AS mengambil kepemilikan saham langsung di perusahaan AI terkemuka. Ia bicara tentang “kemitraan dalam revolusi ini.” Usulan ini mengulang ide yang telah dipasarkan secara pribadi oleh CEO OpenAI Sam Altman sejak awal 2025. Di sisi lain, Senator Bernie Sanders mengajukan RUU Dana Kekayaan Berdaulat AI Amerika yang memaksa transfer 50% ekuitas.

[Subteks Industri]: Usulan Trump/OpenAI bersifat sukarela, dengan perkiraan saham 1-5% yang disumbangkan ke “Dana Kekayaan Publik.” Ini adalah biaya politik murah bagi OpenAI yang bernilai $850 miliar dan menuju IPO September mendatang. Sumbangan sebelum penentuan harga IPO hampir tak terasa. Sebaliknya, usulan Sanders adalah perampasan paksa dengan hak suara dan perwakilan dewan.

[Fakta Resmi]: Kedua proposal menghadapi masalah implementasi serius. Pertanyaan mendasar tentang tata kelola dana, hak suara saham, dan mekanisme “dividen AI” belum terjawab. Dana Permanen Alaska yang membagikan pendapatan minyak ke penduduk menjadi model domestik terdekat, namun asetnya jelas. Memegang saham perusahaan teknologi pra-IPO yang masih rugi adalah proposisi yang sangat berbeda.

[Dampak Sosial Nyata]: Seperti yang diungkapkan Hamza Chaudhry dari Future of Life Institute, AI akan membentuk kembali pasar tenaga kerja dengan skala dan kecepatan yang tak terduga. Siapa yang menangkap nilainya adalah soal tata kelola demokratis. Sentimen anti-AI, termasuk serangan terhadap rumah Altman pada April, memanaskan suasana. Anthropic, menurut Financial Times, justru terkejut dengan pengumuman Trump dan tidak berdiskusi tentang penyediaan ekuitas.

[Permainan Kepentingan Multipihak]: Konvergensi ideologis yang tidak biasa ini menunjukkan pengakuan lintas partai bahwa AI bukan industri biasa. Kekayaannya tak boleh hanya mengalir ke aktor privat. Namun, mekanismenya masih kabur. Sumbangan saham OpenAI ke pemerintah belum memiliki harga pasar yang disepakati hingga IPO-nya terjadi. Nilainya benar-benar tidak pasti.

Proposal ekuitas ini hanyalah instrumen pertama dalam perebutan kekayaan AI yang akan memecah belah koalisi politik tradisional dan memaksa redefinisi kontrak sosial.

Author bio: Jonathan Barrett, pemimpin redaksi fokus untuk mingguan urusan publik independen di luar negeri, dengan pengalaman panjang melaporkan dinamika kebijakan teknologi global.