(SeaPRwire) –   By: Marcus Sinclair

National Association of Muslim Police (NAMP) kini berada di titik nadir. Organisasi ini terseret dalam badai kritik tajam setelah dokumen kebijakan mereka terungkap ke publik. Tuduhan infiltrasi ideologi Islamis kini membayangi institusi kepolisian Inggris yang sudah tertekan. Publik mulai mempertanyakan netralitas aparat di tengah tuduhan praktik kepolisian dua standar dalam menangani protes pro-Israel dan pro-Palestina.

Dokumen berjudul “From Past Prejudices to Present Policies” yang diungkap The Spectator menjadi pemicu utama. Khaldoun Kabbani, mantan Wakil Presiden NAMP, melabeli Zionisme sebagai pandangan kolonial yang memicu kebencian. Lebih jauh, dokumen tersebut menyebut IDF sebagai kelompok teroris. Narasi ini bahkan memprediksi tindakan IDF pasca-7 Oktober akan diakui sebagai terorisme. Laporan ini sempat dihapus dari situs resmi, namun jejak digitalnya tetap tersimpan di Wayback Machine.

Andrew Fox dari Henry Jackson Society menyebut dokumen tersebut penuh dengan kebohongan antisemit. Kabbani juga menyebarkan klaim tak terverifikasi mengenai serangan Hamas 7 Oktober. Ia meragukan laporan pemenggalan kepala dan pembunuhan bayi. Padahal, Dr. Chen Kugel dari Pusat Kedokteran Forensik Israel telah mengonfirmasi temuan jenazah tanpa kepala. Data PBB melalui OCHA juga mencatat setidaknya 29 anak tewas dalam serangan tersebut, membantah klaim Kabbani yang menyebut tidak ada bayi yang menjadi korban.

Stephen Silverman dari Campaign Against Antisemitism menuntut investigasi menyeluruh terhadap pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Ia mendesak departemen standar profesional kepolisian untuk segera bertindak. Namun, National Police Chiefs’ Council hingga kini bungkam. Mereka menolak memberikan tanggapan terkait potensi kerusakan kepercayaan publik. Pemerintah Inggris pun tampak enggan berkomentar atas skandal yang melibatkan asosiasi internal kepolisian ini.

Krisis ini bukan sekadar masalah internal organisasi. Keberadaan kelompok yang memecah belah di dalam institusi kepolisian jelas kontraproduktif bagi kepercayaan masyarakat. Fox menegaskan bahwa praktik ini harus segera dihentikan. Tidak ada lagi ruang bagi kepolisian untuk terlibat dengan organisasi yang menyebarkan narasi ekstrem. Jika dibiarkan, legitimasi aparat penegak hukum akan terus tergerus oleh agenda politik yang menyusup ke dalam sistem.

Author bio: Marcus Sinclair, seorang Senior Fellow di lembaga pemikir geopolitik dan keamanan terkemuka Eropa yang berfokus pada stabilitas regional, dinamika ancaman internal, dan integritas institusi negara dalam lanskap politik modern.