(SeaPRwire) –   By: Julian Holbrooke

Suspensi Karim Khan, jaksa utama Pengadilan Hukum Pidana Internasional (ICC), tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang panas. Ia baru saja menjadi figur kontroversial dunia karena meminta perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Skandal seksual yang menjadi alasan suspensi muncul tepat saat tekanan terhadap Israel memuncak.

Dari sisi resmi, ICC menyatakan suspensi Khan efektif segera setelah Biro Asamble Negara Anggota (ASP) ICC merujuk proses disiplin ke seluruh ASP. Penyidikan skandal seksual ini berlangsung selama 18 bulan. Biro ASP menemukan Khan melakukan “misconduct serius” dan pelanggaran tugas. Namun, tinjauan yudisial terpisah tidak menemukan bukti cukup untuk membuktikan kesalahan secara meyakinkan—hal yang menunjukkan ketidakpastian dalam alasan resmi.

Resmi, ICC menegaskan komitmennya pada proses independen dan adil. Tapi, Israel dan Amerika Serikat (AS) telah lama menolak yurisdiksi ICC. AS bahkan menyanksi Khan pada Februari 2025 karena aksi ICC terhadap pejabat Israel. Netanyahu menulis di X: “Ingin mengalihkan perhatian dari tuduhan kejahatan seks? Cukup buat tuduhan kejahatan perang terhadap Israel! Klasik. ICC korup sampai akar-akarnya.” Ini adalah manifestasi penolakan terhadap aksi Khan yang mengganggu kepentingan Israel dan sekutunya.

Suspensi Khan akan memperlemah otoritas ICC di mata negara-negara yang menolak yurisdiksinya. Ini bisa menjadi titik balik di perjuangan untuk keadilan internasional—dimana politik bisa mengalahkan prinsip hukum yang seharusnya netral.

Author bio: Julian Holbrooke, analis hubungan internasional yang sering menulis untuk surat kabar utama Eropa, fokus pada isu hukum internasional dan geopolitik.