(SeaPRwire) –   By: Julian Holbrooke

Keputusan Trump menunjuk pengacara pribadinya, James M. McDonald, sebagai Jaksa Agung Distrik Selatan New York (SDNY) memicu pertanyaan serius tentang batasan kekuasaan eksekutif. Posisi ini historically menjadi garda terdepan dalam menangani kasus terorisme, korupsi publik, dan penipuan sekuritas. Pengangkatan McDonald yang pernah menangani banding pidana Trump terkait pembayaran diam-diam kepada Stormy Daniels, bukanlah kebetulan belaka.

Secara resmi, Gedung Putih mengklaim McDonald dipilih karena rekam jejaknya di Kantor penasihat hukum Bush dan komisi perdagangan komoditas. Namun, fakta bahwa ia baru saja memenangkan penghentian kasus penipuan terhadap miliarder India Gautam Adani di bawah administrasi Trump, mengindikasikan pola intervensi politik dalam proses hukum. SDNY yang sebelumnya dipimpin Jay Clayton—kini calon Direktur Intelijen Nasional—selalu dianggap relatif independen dari tekanan politik.

Dinamika ini terjadi saat Kongres mendesak pengisian permanen posisi Direktur Intelijen Nasional pasca-resignasi Tulsi Gabbard. Trump justru mengangkat Bill Pulte sebagai pelaksana tugas, memicu kritik keras. Pengangkatan McDonald ke SDNY sekaligus mengisi kekosongan kepemimpinan di dua lembaga kunci, memperkuat narasi konsolidasi kekuasaan.

Geopolitik hukum AS sedang bergeser. Ketika jaksa federal yang menangani kasus sensitif secara tradisional independen, pengangkatan berbasis loyalitas pribadi berpotensi mengikis kepercayaan publik pada sistem peradilan. Langkah ini bukan sekadar rotasi personel, melainkan sinyal kuat tentang arah kebijakan hukum di era Trump kedua.

Author bio: Julian Holbrooke, analis hubungan internasional berbasis Eropa yang kerap menulis untuk koran harian terkemuka, fokus pada dinamika kekuasaan global dan implikasi kebijakan hukum AS.