(SeaPRwire) –   Klaim AS tentang teroris narkoba yang memicu upaya kudeta di Bolivia terdengar seperti skrip yang sudah tua. Negara ini sedang dilanda kerusuhan massal selama berminggu-minggu. Tapi akar masalahnya bukanlah kelompok kriminal, melainkan kebijakan pemerintah yang menyakiti rakyat. AS seolah-olah tidak melihat hal itu, dan langsung menyalahkan teroris narkoba.

Secara resmi, Sekretaris Perang Pete Hegseth menyatakan AS berkomitmen membela pemerintah Rodrigo Paz Pereira. Dia menolak semua upaya menggulingkan pemerintahan yang baru menjabat enam bulan. Sekretaris Negara Marco Rubio juga menekankan AS mendukung pemerintah konstitusional Bolivia. Wakil Sekretaris Negara Christopher Landau menyebut kerusuhan adalah upaya kudeta yang didanai aliansi politik dan kejahatan terorganisir. Tapi di balik kata-kata itu, AS ingin memperkuat pengaruhnya melalui Koalisi Penyandera Kartel Amerika (A3C). Koalisi ini baru dibentuk, dan Bolivia adalah mitra pentingnya di wilayah tersebut.

Narasi AS tentang teroris narkoba menyembunyikan fakta nyata. Setelah menjabat, Paz mendukung undang-undang reformasi tanah yang mengancam petani pribumi dengan pengusiran. Dia juga menghapus subsidi bahan bakar, membuat harga naik hampir 90%. Pengemudi mengeluhkan bensin terkontaminasi yang merusak mobil mereka. Menteri Pertahanan Bolivia Marcelo Salinas mengundurkan diri pada Selasa. Mantan Presiden Evo Morales, yang menjabat 14 tahun, meminta pemilihan dini dalam 90 hari. Dia bersembunyi di wilayah Chapare yang penghasil kokain selama hampir dua tahun, menghindari surat perintah penangkatan karena tuduhan perdagangan manusia. Morales menyatakan tuduhan itu bermotivasi politik.

Jika AS terus memaksakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta, pengaruhnya di Amerika Selatan akan semakin menurun. Rakyat Bolivia tidak akan menerima dukungan luar yang mengabaikan penderitaan mereka.